Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024 Capai 30%, ini Penjelasan Menteri & Aktivis
- Simpul Online
- August 1, 2023
- Literasi Digital
- 0 Comments
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Dwi Septiawati Djafar, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), sepakat bahwa keterwakilan perempuan mencapai 30% pada pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Nasional II Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPI).
Demi mencapai tujuan ini, Bintang Puspayoga mengajak seluruh pihak untuk bekerja dan berjuang bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain pemenuhan target jumlah perempuan di legislatif, ia juga menekankan pentingnya kebijakan, program dan peraturan yang berspektif gender demi mewujudkan perempuan yang berdaya untuk menuju Indonesia maju.
Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) baru mencapai 20,8 persen dari total 575 anggota DPR-RI. Angka ini meskipun belum mencapai target 30 persen, namun menunjukkan peningkatan pesat dari Pemilu RI pertama yang hanya mencapai 5,88 persen.
Baca Juga:
Strategi Kampanye Politik yang Efektif
Muhadjir Effendy menyambut hal ini dengan positif dan menyatakan keoptimisannya bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat melampaui angka 30 persen pada Pemilu 2024. Baginya, semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam politik, semakin sehat demokrasi di Indonesia. Dwi Septiawati Djafar juga menyatakan komitmen untuk mewujudkan hal ini dengan membuat road map pencapaian keterwakilan perempuan.
Selanjutnya, Agus Wijayanto, selaku perwakilan dari Conservative Westminster Foundation for Democracy (WFD), turut hadir secara virtual dan menyampaikan hasil penelitian WFD yang bekerja sama dengan Global Institute for Women’s Leadership King’s College London tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan di lembaga legislatif.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang memimpin berkontribusi lebih banyak dalam melayani konstituen daripada anggota legislatif pria. Selain itu, lebih banyak pemimpin politik perempuan berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang lebih rendah di negara-negara yang diteliti. Kepemimpinan perempuan juga memprioritaskan kepentingan perempuan, isu-isu perlindungan sosial, serta mengusulkan dan meloloskan kebijakan yang mendukung perempuan.
Semua pihak yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional II KPPI ini menyatakan komitmen mereka untuk mendorong peran perempuan dalam politik dan memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Harapan mereka adalah agar peran aktif perempuan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Baca Juga:
Tips Jadi Pemilih Pemula saat Pemilu 2024
Sumber:
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv6186ln9o
